Sumpah Pemuda 2026 dirayakan dengan demonstrasi
Rabu (28/10/2026), aksi yang terjadi di Bundaran HI Jakarta Pusat, bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda, dilaksanakan oleh para mahasiswa dan masyarakat sipil
Para mahasiswa dan masyarakat datang bukan tanpa sebab, melainkan karena terdapat beberapa tuntutan yang dinilai tidak pernah dipertimbangkan oleh pemerintah saat ini. Salah satunya ialah bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di beberapa beberapa wilayah di Indonesia.
“Bencana karhutla ini adalah bukan bencana alam. Ini adalah bencana yang dibuat oleh manusia dan karena ego dari manusia itu sendiri. Jadi, perlu adanya investigasi lebih lanjut, dan terang-beneran siapa dalang dibalik kebakaran hutan. Kalau memang aktornya adalah pemerintah, maka aktor itu yang harus ditangkap, begitu. Terus, yang kedua, kenapa harus bencana nasional? Karena efek yang ditimbulkan ini bahkan sampai ke internasional,” ujar Khariq Anhar selaku mahasiswa Universitas Riau.
Di sisi lain, mahasiswa dan masyarakat sipil juga mempertanyakan efektivitas program MBG. Mereka menilai, jika pemerintah ingin menyejahterakan masyarakat, terdapat tiga prioritas utama yang perlu dikembangkan, yaitu pendidikan, kesehatan, dan pembangunan.
“Kebutuhan rakyat di bagian mana? Kebutuhan rakyat itu kan ada tiga. Satu, pendidikan. Dua, itu kesehatan.Tiga, itu adalah bisa kita bilang, pembangunan. Artinya kalau tiga ini itu tidak menjadi prioritas dan justru MBG maka yang akan terjadi adalah pendidikan, kesejahteraan, dan pembangunan kita itu akan tidak ada. Jadi, itu yang terlihat hari ini, di mana anggaran daerah itu sama sekali tidak ada untuk membangun apapun,” Ucap Khariq Anhar pada saat aksi berlangsung.
Aksi di Bundaran HI pada Sumpah Pemuda bukan sekadar simbolis, melainkan akumulasi kekecewaan atas tuntutan yang tidak direspons oleh pemerintah. Karhutla yang didesak untuk ditetapkan sebagai bencana nasional menunjukkan kegagalan negara dalam tata kelola lahan, karena karhutla dinilai bukan bencana alam, melainkan bencana yang disebabkan oleh aktivitas manusia dan korporasi.
Sorotan pada APBN, MBG, KDMP, biaya pendidikan, hingga hukum dan kebebasan sipil juga menunjukkan adanya krisis publik yang multisektor dan mengorbankan tiga kebutuhan dasar rakyat, yaitu pendidikan, kesehatan, dan pembangunan.
Pemerintah disarankan segera menetapkan karhutla sebagai bencana nasional, membuka audit dan forum terbuka terkait lahan dan anggaran, serta mengalihkan prioritas APBN untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Sementara itu, mahasiswa dan masyarakat diharapkan terus mengawal kelima tuntutan secara konsisten dan damai, serta menjaga solidaritas lintas kampus dan sektor sipil hingga tuntutan terpenuhi.